Jakarta, PKS Piyungan Taubat. Sistem penyaluran subsisi pupuk melalui kupon ternyata belum menjadi keputusan pemerintah. Menyusul spekulasi seputar efektifitas sistem baru itu serta usulan beberapa pakar ekonomi untuk menyerahkan harga pupuk kepada mekanisme pasar alias mencabut subsidi, dikatakan, sistem itu hanyalah rencana alternatif Departemen Pertanian (Deptan) agar subsidi pupuk yang diberikan tidak salah sasaran.
"Kupon pupuk itu masih salah satu opsi yang disampaikan Deptan untuk mengatasi masalah pupuk di petani. Jadi, itu masih wacana dan belum menjadi putusan Presiden, apalagi dilaksanakan," kata Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Jumat (8/12) siang usai sholat Jumat di mesjid Baiturahmin di Kompleks Istana Wapres, Jakarta.
Uji coba ini akan dilakukan menjelang akhir masa tanam pertama 2007. Hasil uji coba, kata Boediono, akan dievaluasi secara menyeluruh pada pertengahan 2007, baik yang terkait dengan kebijakan pupuk secara umum, jumlah kebutuhan pupuk yang sebenarnya, irama tanam, dan pasokan pupuknya.
Kesimpangsiuran informasi mengenai kebijakan pupuk ini juga terjadi saat Menteri pertanian (Mentan) membatalkan rencana kenaikan HET pupuk pada Januari 2007 sebesar 50% setelah menteri mendengarkan instruksi presiden agar mencari solusi terbaik perpupukan nasional. (nam)
"Kupon pupuk itu masih salah satu opsi yang disampaikan Deptan untuk mengatasi masalah pupuk di petani. Jadi, itu masih wacana dan belum menjadi putusan Presiden, apalagi dilaksanakan," kata Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Jumat (8/12) siang usai sholat Jumat di mesjid Baiturahmin di Kompleks Istana Wapres, Jakarta.
 |
| Sistem Kupon Subsidi Pupuk Masih Simpang Siur (Sumber Gambar : Nu Online) |
Sistem Kupon Subsidi Pupuk Masih Simpang Siur
Sebelumnya, Menko Perekonomian Boediono mengungkapkan rencana sistem voucher untuk distribusi pupuk bersubsidi pada tahun 2007 dalam rapat gabungan komisi IV dan VI DPR dengan pemerintah baru-baru ini. Tujuan pembagian langsung pupuk lewat sistem kupon ini dilakukan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadi kelangkaan pupuk dan peningkatan anggaran subsidi pupuk.Uji coba ini akan dilakukan menjelang akhir masa tanam pertama 2007. Hasil uji coba, kata Boediono, akan dievaluasi secara menyeluruh pada pertengahan 2007, baik yang terkait dengan kebijakan pupuk secara umum, jumlah kebutuhan pupuk yang sebenarnya, irama tanam, dan pasokan pupuknya.
Kesimpangsiuran informasi mengenai kebijakan pupuk ini juga terjadi saat Menteri pertanian (Mentan) membatalkan rencana kenaikan HET pupuk pada Januari 2007 sebesar 50% setelah menteri mendengarkan instruksi presiden agar mencari solusi terbaik perpupukan nasional. (nam)
